Kemiskinan
Kemiskinan
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
Kemiskinan merupa suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, namun dalam ekonomi kemiskinan juga terkait dengan tingkat pendapatan dari seseorang atau kelompok masyarakat tersebut.
Kemiskinan umumnya dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
Factor ini mencakup: kebodohan, keterbelakangan mental, perasaan malas (permasalahan pengendalian emosi), kurangnya keinginan untuk berinovasi, cara pandang terhadap materi, dan lain-lain.
b. Keterbatasan Sumber Daya Alam.
Factor ini mencakup ketersediaan barang tambang strategis, ekonomis dan taktis, kondisi serta kesuburan tanah, contour tanah atau permukaan bumi, iklim atau cuaca, ketersediaan sumber daya energy, dan lain-lain.
c. Kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan.
Kebijakan para pengambil keputusan di negeri ini atau pemerintah sangat menentukan dalam proses pengentasan/ pemberantasan kemiskinan. Apakah kebijakan tersebut bersifat adil merata ataukah kebijakan tersebut berbau politis sehingga kebijakan pengembangan pembangunan hanya dilaksanakan di daerah yang strategis dan memiliki nilai balas guna bagi para pengambil keputusan.
d. Kurangnya minat dalam melakukan investasi.
Minat dalam melakukan investasi sangat tergantung pada iklim investasi, kebijakan pemerintah, serta pengaruh mental/ emosi dari masyarakat. Apabila masyarakat tidak berani melakukan investasi biasanya diakibatkan oleh takut dalam memnghadapi kegagalan, serta kerugian, baik yang bersifat materi, waktu, dan lain-lain.
e. Dan lain-lain
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.
Kemiskinan merupa suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, namun dalam ekonomi kemiskinan juga terkait dengan tingkat pendapatan dari seseorang atau kelompok masyarakat tersebut.
Kemiskinan umumnya dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
Factor ini mencakup: kebodohan, keterbelakangan mental, perasaan malas (permasalahan pengendalian emosi), kurangnya keinginan untuk berinovasi, cara pandang terhadap materi, dan lain-lain.
b. Keterbatasan Sumber Daya Alam.
Factor ini mencakup ketersediaan barang tambang strategis, ekonomis dan taktis, kondisi serta kesuburan tanah, contour tanah atau permukaan bumi, iklim atau cuaca, ketersediaan sumber daya energy, dan lain-lain.
c. Kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan.
Kebijakan para pengambil keputusan di negeri ini atau pemerintah sangat menentukan dalam proses pengentasan/ pemberantasan kemiskinan. Apakah kebijakan tersebut bersifat adil merata ataukah kebijakan tersebut berbau politis sehingga kebijakan pengembangan pembangunan hanya dilaksanakan di daerah yang strategis dan memiliki nilai balas guna bagi para pengambil keputusan.
d. Kurangnya minat dalam melakukan investasi.
Minat dalam melakukan investasi sangat tergantung pada iklim investasi, kebijakan pemerintah, serta pengaruh mental/ emosi dari masyarakat. Apabila masyarakat tidak berani melakukan investasi biasanya diakibatkan oleh takut dalam memnghadapi kegagalan, serta kerugian, baik yang bersifat materi, waktu, dan lain-lain.
e. Dan lain-lain
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar
Komentar
Posting Komentar