Senin, 05 Oktober 2015

Model pembelajaran Cooperative Grup Investigation
a.      Pengertian model pembelajaran Cooperative
Kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu usaha dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut Johnson (dalam Etin, 2005:4) mendefinisikan bahwa “belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerjasama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut”.
Menurut Slavin (dalam Maesaroh 2005:12)  menyatakan bahwa Cooperative Learning adalah suatu model pembelajaran dimana pebelajar belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 (empat) sampai 6 (enam) orang, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.
Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang saling membantu dalam belajar (Muhammad Nur: 1998:38).
Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajara kooperatif adalah:pembelajaran yang menempatkan siswa dalam suatu kelompok kecil yang heterogen dimana dalam kelompok tersebut siswa akan saling membantu dan bekerjasama dalam usaha pencapaian hasil belajar yang maksimal.
b.      Pengertian model pembelajaran Cooperative Group Investigation
Menurut Winataputra (1992:39) “model GI atau investigasi kelompok telah digunakan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai bidang studi dan berbagai tingkat usia.”
 Sedangkan menurut Nurasma (2006:62) Model Group Investigation adalah:
Model pembelajaran kooperatif yang dilaksanakan dengan cara mencari dan menemukaninformasi (gagasan, opini, data, solusi ) dari berbagai macam sumber (buku-buku, institusi-institusi, orang-orang) didalam dan diluar kelas. Siswa mengevaluasi dan mensistesiskan semua informasi yang disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok dan akhirnya dapat menghasilkan produk berupa kelompok”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa model Cooperative Group Investigation merupakan suatu proses pembelajaran yang bersifat kooperatif atau kelompok dimana peserta didik akan berusaha untuk menemukan suatu informasi (gagasan, opini, data solusi) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran dari berbagai sumber pendukung yang terkait, dimana pada akhirnya siswa akan berusaha untuk mengevaluasi dan mensintesis kebenaran informasi yang telah diperoleh secara bersama, dimana pada model pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu berfikir mandiri, dan mengembangkan kemampuan sosial-emosionalnya dalam bekerja berkelompok.
c.       Pelaksanaan Cooperative Group Investigation.
Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran Cooperative Group Investigation maka dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Ibrahim,dkk.(2000;23) menyatakan
dalam kooperatif tipe GI guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa heterogen dengan mempertimbangkan keakraban dan minat yang sama dalam topik tertentu. Siswa memilih sendiri topik yang akan dipelajari, dan kelompok merumuskan penyelidikan dan menyepakati pembagian kerja untuk menangani konsep-konsep penyelidikan yang telah dirumuskan. Dalam diskusi kelas ini diutamakan keterlibatan pertukaran pemikiran para siswa.

Slavin (dalam Siti Maesaroh 2005:28) mengemukakan hal penting untuk melaksanakan pembelajaran Group Investigation antara lain: “1) membutuhkan kemampuan kelompok,2) membutuhkan rencana kooperatif, 3) membutuhkan peran guru sebagai penyedia sumber dan fasilitator.”
Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan model pembelajaran Cooperative Group Investigation hal yang harus diperhatikan adalah:
1)      Siswa belajar dalam kelompok yang heterogen.
2)      Siswa memilih sendiri topik yang akan dibahas dari pilihan topik yang telah di tentukan oleh guru
3)      Adanya pembagian kerja antar siswa dalam kelompok
4)      Adanya diskusi, kerjasama dan keterlibatan aktifitas berfikir siswa
5)      Guru berfungsi sebagai penyedia sumber dan fasilitator.
d.      Langkah-langkah Cooperatif  Group Investigation
Cooperatif Group Investigation menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
Menurut Sharan (1992), Model Group Investigation memiliki delapan langkah pembelajaran,  yaitu:
1)Guru membagi kelas dalam berbagai kelompok heterogen, 2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok, 3)  Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapatkan tugas satu materi/ tugas yang berbeda dari kelompok lain, 4) masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif yang bersifat penemuan, 5) Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan hasil pembahasan kelompok, 6) Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan, 7) Evaluasi, 8)Penutup.

Dan Menurut Nurasma (2006:63) langkah-langkah pembelajaran Group Investigation, yaitu “Mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan ke dalam masing-masing kelompok kerja, merencanakan investigasi di dalam kelompok, mempersiapkan laporan akhir, menyajikan laporan akhir, dan evaluasi”.
Menurut Kiranawati (2007:23)  langkah-langkah penerapan Group Investigation adalah ‘1) Seleksi topik, 2) Merencanakan kerjasama, 3) Implementasi, 4) Analisis dan sintesis, 5) Penyajian hasil akhir, 6)  Evaluasi”.
Sedangkan menurut Slavin (dalam Wayan, 2005:13) Model Group Investigation memiliki enam langkah pembelajaran, yaitu:
(1) grouping (menetapkan jumlah anggota kelompok  menentukan sumber, memilih topik, merumuskan permasalahan), (2) planning (menetapkan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajari, siapa melakukan apa, apa tujuannya), (3) investigation (saling tukar informasi dan ide, berdiskusi, klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data, membuat inferensi), (4) organizing (anggota kelompok menulis laporan, merencanakan presentasi laporan, penentuan penyaji, moderator, dan notulis), (5) presenting (salah satu kelompok menyajikan, kelompok lain mengamati, mengevaluasi, mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan atau tanggapan), dan (6) evaluating (masing-masing siswa melakukan koreksi terhadap laporan masing-masing berdasarkan hasil diskusi kelas, siswa dan guru berkolaborasi mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, melakukan penilaian hasil belajar yang difokuskan pada pencapaian pemahaman.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pembelajaran Model Cooperative Group Investigation adalah: 1) Mengelompokkan siswa dalam kelompok yang heterogen (grouping); 2) Merencanakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa (Planning); 3) Melakukan pertukaran Informasi (Investigation); 4) Merencanakan penyajian hasil kerja kelompok (Organizing); Melakukan penyajian ke depan kelas (Presenting) dan Pelaksanaan evaluasi.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah pembelajaran model Group Investigation menurut Slavin, yaitu:
1)      Dalam tahap grouping, guru menfasilitasi siswa agar siswa dapat membentuk groupnya atau kelompoknya secara heterogen, kemudian pada tahapan ini guru memberikan topik permasalahan yang akan dipecahkan yakni hubungan antara ciri khusus yang dimiliki hewan dengan lingkungan tempat hidupnya.
2)      Dalam tahapan planning siswa menentukan apa yang akan dipelajarinya, bagaimana cara mempelajarinya dan apa tujuan dari pembelajaran yang sedang dilakukan.
3)      Dalam tahapan investigation, siswa diharapkan dapat melaksanakan saling tukar pikiran/ informasi atau ide, melakukan suatu usaha mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, melakukan analisa data yang terkait dengan materi dan membuat inferensi.
4)      Dalam tahapan organizing siswa diminta agar mampu melaksanakan suatu kegiatan organisasi yang baik dimana siswa diminta untuk merangkum semua ide yang ada dari masing-masing anggota kelompoknya yang kemudian disatukan menjadi suatu laporan kerja kelompok.
5)      Dalam tahapan presenting siswa melaksanakan presentasi didepan kelas oleh utusan kelompok yang terdiri atas notulis, moderator dan penyaji.
Tahapan terakhir adalah evaluating, dimana dilakukan eveluasi terhadap kegiatan dan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dengan bimbingan guru. Dan pada akhirnya guru akan memberikan kesimpulan dan penjelasan singkat
Hakikat Hasil Belajar
a.      Pengertian hasil belajar
Hasil belajar dapat diukur  melalui suatu pengukuran yang mencerminkan tingkat penguasaan terhadap bahan pembelajaran yang telah diberikan.
Menurut Hamalik (1992:2), “hasil belajar adalah tingkah laku yang timbul, misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pertanyaan baru, perubahan dalam tahap kebiasaan keterampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sikap sosial, emosional dan pertumbuhan jasmani.”
Nana (2001:28) mengatakan “hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki setelah seseorang memiliki pengalaman belajar.”
Soediro (dalam Wahyudin, 2008:25) mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang dimiliki seseorang”. pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku yangterjadi pada manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang mencakupperkembangan psikis dan fisik, yang mencakup ranah kognitif, afektif maupun psikomotor.
Menurut Dimyati (dalam Indramunawar, 2009:6) hasil belajar merupakan “hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran”.
b.      Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Menurut Caroll (dalam Kosasih, 2007:8), bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lima faktor yaitu (1) bakat belajar, (2) waktu yang tersedia untuk belajar, (3) kemampuan individu, (4) kualitas pengajaran, (5) lingkungan.
Clark (dalam Nana,2001:45) mengungkapkan bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.
Sedangkan menurut Sardiman (2007:39), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern (dari dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa.
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri atas faktor internal (dalam diri siswa) yang meliputi faktor biologis dan psikologis dan faktor eksternal (luar diri siswa) yang meliputi faktor lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Selasa, 24 Maret 2015

KEPUTUSAN BERSAMA

A.      Pengertian Keputusan Bersama
Ketika bangun tidur, anak-anak sudah mengambil keputusan. Keputusan itu tentunya berkaitan dengan situasi yang ada. Ketika bangun pagi dalam keadaan masih pagi, tentunya akan berbeda dengan ketika bangun kesiangan. Ketika bangun tidur dalam keadaan masih pagi, biasanya ada dua keputusan, tidur kembali atau segera bangun? Ketika segera bangun masih ada pilihan lain, langsung mandi atau membersihkan kamar tidur dahulu?
Ketika bangun agak kesiangan, maka segera mengambil keputusan yang cepat. Biasanya begitu bangun, dilanjutkan ke kamar mandi. Setelah itu memakai baju seragam sekolah, kemudian sarapan dan segera berangkat ke sekolah.
Ketika istirahat, kamu pergi ke kantin sekolah karena lapar. Sampai di kantin kamu bingung karena ada banyak pilihan, ada bakso, ada pangsit, ada soto ayam, ada bermacam-macam kue, dan lain-lain. Di sinilah kamu mengambil keputusan untuk memilih makanan itu. Sebelum mengambil suatu keputusan, biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mengapa harus membeli bakso? Mengapa harus membeli soto? Atau mengapa hanya
membeli kue saja?
Keputusan merupakan, suatu pilihan yang diambil oleh seseorang dari beberapa pilihan yang tersedia. Tentu dengan mempertimbangkan penting atau tidak pentingnya pilihan tersebut bagi dirinya.
Keputusan pribadi adalah keputusan yang dilakukan perorangan. Keputusan dalam kegiatan setelah bangun tidur, keputusan memilih makanan, keputusan ketika belajar. Semua itu merupakan hak individu, dan setiap orang mempunyai keputusan yang berbeda-bedaSelain keputusan yang sifatnya perorangan, ada pula keputusan yang sifatnya bersama. Keputusan bersama ini dilakukan atas kesepakatan bersama. Misalnya, ketika sekolahmu akan melaksanakan perkemahan, ketika akan rekreasi, ketika akan melakukan kunjungan belajar, semua diputuskan bersama.
Keputusan bersama lebih rumit dibandingkan dengan keputusan pribadi. Keputusan bersama melibatkan banyak orang. Bahkan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar keputusan bersama itu membuahkan hasil tanpa meninggalkan masalah. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:
1.       Saling memahami dan menghargai pendapat orang lain.
2.       Saling memahami apa yang sedang dimusyawarahkan untuk diambil keputusan.
3.       Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.
4.       Menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, maupun saran.
5.       Tidak memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
6.       Menerima bahwa keputusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik.
7.       Keputusan yang sudah diambil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B.      Bentuk-bentuk Keputusan Bersama
Dalam mengambil keputusan bersama, ada banyak hal yang harus dilakukan. Terkadang apa yang akan diputuskan tidak diterima oleh anggota yang lain. Dengan demikian harus diambil suara terbanyak. Kadang-kadang dalam pengambilan keputusan tidak terlalu banyak masalah. Masing-masing menerima dengan baik, sehingga tidak perlu diambil dengan suara terbanyak

1.       Musyawarah Mufakat
Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama.
Dari berbagai pendapat, tentunya tidak mudah menentukan pendapat yang terbaik. Biasanya semua orang akan mengatakan bahwa pendapatnyalah yang terbaik. Jika kalian mengajukan sebuah pendapat, pasti kalian akan menganggap pendapat kalianlah yang paling baik. Benar begitu, bukan?
Ketika seluruh pendapat sudah dikemukakan, pembicaraan pun terjadi. Setelah dipertimbangkan akhirnya satu pendapat disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama
Dengan jalan mufakat, diharapkan keputusan bersama yang diambil mencerminkan semua pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan.
Untuk itu, dalam sebuah musyawarah, seorang pemimpin rapat harus pandai-pandai mempengaruhi peserta musyawarah supaya kesepakatan itu bisa disetujui.
Nilai-nilai dasar dalam musyawarah, antara lai:
a.       Kebersamaan
b.      Persamaan hak
c.       Kebebasan mengemukakan pendapat
d.      Penghargaan terhadap orang lain
e.      Pelaksanaan hasil keputusan secara bertanggung jawab

Contoh:
Pak Lurah mengumpulkan warga untuk mengadakan musyawarah tentang kebersihan lingkungan. Kegiatan itu sangat baik, bahkan dianjurkan oleh agama, agar kita selalu menjaga kebersihanSebelum Pak Lurah memimpin rapat, Pak Lurah menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada warganya. Hal ini dilakukan agar pada saat musyawarah, lebih cepat untuk dipahami dan bisa disetujui. Begitu juga kalau ada pertanyaan, lebih mudah untuk menjawabnya.
Keputusan bersama secara musyawarah mufakat bisa dilakukan di sekolah. Pada saat sekolah hendak melakukan kunjungan belajar, guru menawarkan program ini kepada siswa. Setelah program itu ditawarkan, ternyata seluruh siswa menyetujui rencana itu. Maka disusunlah rencana yang serius untuk kunjungan belajar itu. Pak guru membentuk panitia kunjungan belajar, mulai dari tujuannya, biayanya, dan peserta yang ikut. Karena ini sudah disepakati bersama, maka seluruh siswa diwajibkan ikut dalam kegiatan kunjungan belajar. Keputusan ini dilakukan melalui musyawarah mufakat, artinya musyawarah yang bisa disepakati oleh seluruh peserta musyawarah

2.       Suara Terbanyak (Voting)
Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap sama baiknya. Atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak. Jika demikian, ditempuhlah pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama.
Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda. Sebelum dilakukan, diadakan kesepakatan. Yakni setiap anggota akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak.
Voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan. Sebelum voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut.
a.       Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan
b.      Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan. Pertentangan inilah yang mencegah pencapaian kata mufakat.
c.       Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil.
d.      Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.  
e.      Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum.
f.        Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.
Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi keputusan bersama. Dengan demikian, pendapat lain yang mendapat suara lebih sedikit terpaksa diabaikan. Selanjutnya, anggota yang pendapatnya kalah harus menyepakati pendapat yang menang. Sementara itu, anggota yang menang menghormati rekan yang pendapatnya kalah
Kuorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah. Biasanya, kuorum dalam musyawarah adalah 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti musyawarah. Voting tidak hanya ditempuh saat mufakat tidak sitemukan. Pemungutan suara juga dilakukan pada pengambilan keputusan yang tidak dapat dimusyawarahkan. Misalnya pemilihan Kepala Pemerintahan, mulai pemilihan Kepala Desa hingga pemilihan presiden

3.       Aklamasi
Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota

C.      Mematuhi Keputusan Bersama
Jika keputusan bersama telah ditetapkan, apa yang selkanjutnya dilakukan? Bila kita sepakat dengan keputusan bersama itu, tentu tidak muncul masalah. Kita akan dengan senang hati menerima dan melaksanakannya. Sebab keputusan itulah yang kita inginkan. Namun, bagaimana bila keputusan bersama yang ditetapkan tidak sesuai dengan pendapat kita? Kemungkinan ini bisa muncul jika keputusan bersama diambil melalui voting.
Bagaimanapun cara pengambilannya, sekali diambil, sebuah keputusan bersama haruslah diterima dan dipatuhi, baik sesuai pendapat kita atau tidak. Tentu sangat berat rasanya mematuhi sebuah keputusan yang tidak sesuai pendapat kita. Namun keputusan bersama itu tentunya diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, buka? Oleh karena itu keputusan bersama harus diterima dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab.
Dalam melaksankan keputusan bersama ada asas-asas yang harus dijunjung tinggi. Asas-asas tersebut antara lain asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan keputusan bersama, asas kekeluargaan perlu diutamakan.
Asas kekeluargaan memandang setiap anggota kelompok sebagai keluarga sendiri. Semua anggota diperlakukan sama. Semua anggota kelompok juga harus melakukan keputusan bersama. Tidak pandang bulu termasuk diantaranya ketua dan pengurus lainnya. Kelompok adalah ibarat sebuah keluarga. Setiap anggota harus membantu yang lain.
Dalam melaksanakan putusan bersama, semua anggota juga harus mengutamakan azas gotong royong. Dengan gotong royong, putusan apapun akan lebih mudah dilaksanakan. Tidakada perbedaan antara anggota dan pengurus, semuanya harus bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama.
Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaaan mempunyai beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.
a.       Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama.
b.      Terciptanya keadilan antaranggota.
c.       Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab.

Dengan menerima dan menaati keputusan bersama, kita telah mengamalkan Pancasila. Tepatnya, kita telah mengamalkan sila keempat Pancasila. Sila keempat tersebut berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Dalam sila tersebut, terkandung beberapa nilai yang harus kita amalkan. Berikut ini nilai-nilai sila keempat Pancasila:
a.       Setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
b.      Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c.       Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
d.      Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keke luargaan.
e.      Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
f.        Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab.
g.       Musyawarah megutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan
h.      Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
i.         Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
j.        Keputusan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
k.       Keputusan tersebut mencakup nilai-nilai kebenaran dan keadilan
l.         Keputusan bersama mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
m.    Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksankan musyawarah.
Tidak semua keputusan dalam musyawarah itu selalu sesuai dengan keinginan kamu. Ada keputusan yang memang sesuai dengan keinginan kamu. Tetapi ada juga yang tidak sesuai. Jika keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu, maka jangan sampai memaksakan kehendak. Apa yang sudah diputuskan harus ditaati dan dilaksanakan. Kamu tidak boleh menang sendiri. Kamu harus bisa menghargai pendapat orang lain. Di sekolah, semua warga sekolah harus mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang ada di sekolah adalah keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah.
Karena sudah menjadi ketentuan, maka tata tertib itu harus dilaksanakan. Bagaimana jika keputusan yang sudah menjadi tata tertib itu tidak dipatuhi? Tentunya ada hukuman yang harus diterima oleh anak yang melanggar tata tertib.
Peraturan yang baik, biasanya disertai dengan ketentuan-ketentuan lain. Ketentuan itu berupa hukuman atau sanksi bagi yang melanggar dan penghargaan bagi yang selalu mengikuti dengan baik. Apakah di sekolahmu ada perpustakaan? Adakah tata tertib dalam perpustakaan? Baik itu tata tertib peminjaman atau mungkin tata tertib ketika berada di perpustakaan.
Semua tata tertib yang ada di perpustakaan adalah hasil dari musyawarah. Untuk itu, harus ditaati dan dilaksanakan. Jika ada yang melanggar, maka akan diberikan hukuman. Pada awal tahun ajaran, biasanya anak-anak diajak untuk bermusyawarah. Hal-hal yang dibahas antara lain, pemilihan pengurus kelas, membagi kelompok 5K (ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan kelas). Selain itu, dibahas pula tentang tata tertib kelas.
Dalam musyawarah itu diputuskan pula hukuman bagi yang melanggar tata tertib. Begitu pula bagi anak-anak yang selalu menjalankan tata tertib mendapat penghargaan. Hal inilah yang akan memotivasi anak-anak untuk mentaati peraturan itu.
Keputusan yang dibuat melalui musyawarah bertujuan agar tercipta ketertiban, ketentraman, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan yang tidak dijalankan dengan baik akan berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain.
Contoh-contoh di atas sebagai gambaran bagi yang tidak mau mentaati dan melaksanakan keputusan. Coba apa akibatnya jika bertengkar dengan teman. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi “Kalah jadi abu menang jadi arang”, artinya sama-sama rugi. Selain tidak baik dengan teman juga ada rasa sakit.
Bagaimana jika kamu membiarkan sampah yang menumpuk? Bagaimana jika kamu membuang sampah sembarangan? Bagaimana jika masyarakat menebang pohon sembarangan? Semua akan berakibat buruk bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Latihan 1
1.       Keputusan adalah ....
2.       Ketika menghadapi suatu pilihan dalam hidup, kamu harus mengambil keputusan untuk memilih karena ....
3.       Beda keputusan pribadi dengan keputusan bersama adalah ....
4.       Keputusan bersama lebih rumit dibanding keputusan pribadi karena ....
5.       Dua contoh keputusan pribadi adalah ....
6.       Dua contoh keputusan bersama adalah ....
7.       Aku .... mengambil keputusan.
8.       Contoh keputusan yang dilakukan di rumah adalah ....
9.       Contoh keputusan yang dilakukan di sekolah adalah ....
10.   Tiga hal yang harus ada di dalam musyawarah adalah ....

Latihan 2
1.       Bentuk pengambilan keputusan ada beberapa jenis yaitu ....
2.       Musyawarah mufakat adalah ....
3.       Voting adalah ....
4.       Musyawarah mufakat dilakukan terlebih dahulu sebelum voting karena ....
5.       Sikapmu apabila usul kamu tidak diterima sedangkan usul temanmu diterima adalah ....
6.       Orang yang diajak bermusyawarah apabila menentukan kebijakan di masyarakat adalah ....
7.       Keunggulan keputusan musyawarah mufakat jika dibandingkan dengan keputusan suara terbanyak (voting) adalah ....
8.        Jika ada yang berbeda pendapat dengan kamu dalam bermusyawarah, maka sikapku adalah ....
9.       Keputusan yang baik adalah ....
10.   Contoh musyawarah yang dilakukan dengan cara suara terbanyak (voting) adalah ....
Latihan 3
1.       Terhadap keputusan musyawarah sikapmu seharusnya....
2.       Sikapmu terhadap keputusan musyawarah yang tidak sesuai dengan keinginan adalah ....
3.       Tujuan tata tertib dibuat adalah ....
4.       Sebuah pendapat yang disampaikan tidak diterima oleh peserta musyawarah, hal tersebut disebabkan karena ....
5.       Ciri keputusan yang baik adalah ....
6.       Ciri pemimpin musyawarah yang baik adalah....
7.       Tujuan bermusyawarah adalah ....
8.       Dua contoh keputusan yang sudah dijalankan di sekolahku adalah ....
9.       Dua contoh pelanggaran terhadap tata tertib adalah ….
10.   Akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah diputuskan melalui musyawarah adalah ....


Selasa, 28 Oktober 2014

Bentuk-Bentuk Hukum Bank



Bentuk-Bentuk Hukum Bank
Bentuk hukum suatu bank di Indonesia ditentukan oleh jenis bank. Menurut UU No 10 Tahun 1998 jenis bank terdiri dari dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR). Bank syariah pun terdiri dari dua jenis bank tersebut, yaitu Bank Umum Syariah dan BPR
Syariah (BPRS). Ketentuan mengenai bentuk hukum bank umum diatur pada Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan No. 10 Th. 1998,
1.       Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
a.       Perseroan Terbatas;
b.      Koperasi; atau
c.       Perusahaan Daerah

2.       Bentuk hukum BPR dalam UU No 10 tahun 1998 tidak terdapat perubahan sehingga tetap mengacu pada Pasal 21 Ayat (2) UU Perbankan No. 7 Th. 1992.
Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
a.       Perusahaan Daerah;
b.      Koperasi;
c.       Perseroan Terbatas;
d.      Bentuk lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3.       Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UU Perbankan No. 7 Th. 1992. 104 Selain bentuk hukum yang ditentukan dalam UU Perbankan No. 10 Th. 1998 dan UU Perbankan No. 7 Th. 1992, bentuk hukum yang lainnya tidak diperkenankan beroperasi dalam kegiatan perbankan. Konsekuensi bentuk hokum lainnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, misalnya bentuk hokum perusahaan negara seperti bank milik pemerintah harus berubah menyesuaikan diri menjadi perusahaan perseroan. bentuk hukum bank syariah menurut UU NO 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah adalah berupa Perseroan Terbatas ( PT ).

4.       Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
Perusahaan Daerah dapat mendirikan bank yang berbentuk Bank Umum, maupun yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat. Pada masa berlaku UU Perbankan Th. 1967, banyak bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) hanya didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undangundang No. 13 Th.1962, sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, yaitu untuk mengembangkan perekonomian daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber kas Pemerintah Daerah.
Setelah UU Perbankan No. 10 Th. 1998 berlaku maka bentuk hokum Bank Pembangunan Daerah tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan bentuk hokum yang berlaku dalam UU Perbankan No. 10 Th. 1998. Masa transisi guna penyesuaian bentuk hukum seperti yang dikehendaki oleh UU Perbankan No. 10 Th. 1998, maka bentuk hokum yang sesuai dan tepat bagi Bank Pembangunan Daerah, adalah menjadi perusahaan daerah. Sesuai dengan tugas penyesuaian bentuk hokum tersebut maka dikeluarkan suatu landasan hukumnya, yaitu Permedagri No. 8 Tahun 1992.
Ketentuan Pasal 2 Permendagri No. 8 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyesuaian peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah serta perubahan bentuk hukum bank tersebut menjadi perusahaan daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah setelah dengan mengacu kepada ketentuan UU No. 5 Th. 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU Perbankan No 7 Th. 1992. 105

5.       Bentuk Hukum Koperasi Koperasi dapat menjalan usaha perbankan baik sebagai Bank Umum, maupun bentuk Bank Perkreditan Rakyat.
Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 UU Perkoperasian Th. 1992. Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kekhususan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Dengan demikian anggota koperasi, adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
Usaha yang dilakukan koperasi dikaitkan langsung dengan anggota untuk meningkatkan usaha, dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi, termasuk kegiatan perbankan.Dalam hal kegiatan perbankan yang berbentuk hokum koperasi inipun maka kegiatan tersebut, adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan tersebut menjadi tanggung jawab pengurus, yang dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota luar biasa (Pasal 31 UU Perkoperasian Th. 1992).
Pengurus baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, menanggung kerugian diderita
koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, atau kelalaian.

6.       Bentuk Hukum Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan
lainnya, kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Sesuai dengan UU Perbankan No. 10 Th. 1998 bentuk hokum Perseroan Terbatas ini dapat menjalankan kegiatan bank baik berupa Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Perseroan Terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti PT yang berusaha di bidang perbankan menurut UU 106 Perseroan Terbatas wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direksi. Kelengkapan organisasi ( organ ) Perseroan Terbatas yang merupakan kesatuan, dan merupakan pengertian yang lengkap bagi Perseroan Terbatas, terdiri dari :
a.       Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organisasi perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada direksi atau komisaris.
b.      Direksi, yaitu organisasi perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Komisaris, yaitu organisasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum, atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.